TRIBUN-BALI.COM - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) mengadakan Annual General Meeting (AGM) di Hotel Sheraton, Beachwalk Mall, Jl Pantai Kuta, Kuta, Bali
Senin (14/11/2016) hingga Jumat (18/11/2016).
Dalam rapat ini para anggota dari 46 negara berkumpul dan membahas perkembangan PEFC yang sangat pesat.
PEFC merupakan skema sertifikasi hutan terbesar di dunia yang mendorong masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari yang sudah berdiri sejak 1999.
Jumlah anggota PEFC saat ini terus meningkat.
Meski menggunakan skema PEFC, dimana PEFC memiliki standar pengelolaan hutan secara keseluruhan yang harus diikuti semua negara, sertifikasi di masing-masing negara anggota disusun secara nasional oleh masing masing negara dan juga berdasarkan kebijakan di negara itu sendiri.
"Keadaan dan kondisi lingkungan di masing-masing negara berbeda, contohnya di Finlandia yang memiliki banyak sekali hutan-hutan kecil yang tidak sama dengan negara lain, sehingga aturan dan pengelolaan hutan lestari di sana berbeda dengan negara-negara lainnya," ujar Ketua PEFC yang baru saja terpilih Rabu (16/11/2016), Peter Latham.
Hal ini yang menjadi kendala bagi organisasi-organisasi pemberi sertifikasi pada pengelolaan hutan di dunia untuk diterima menggunakan skema PEFC.
Contohnya Indonesia, IFCC yang sudah bergabung 2012 lalu namun baru bisa menggunakan skema PEFC tahun 2014.
"Peraturan kehutanan di Indonesia memang agak rumit, sementara bagaimanapun juga aturan sertifikasi yang diajukan harus diterima oleh pemerintah dan juga pengelola hutansetempat," ujar Peter.
Namun Peter mengatakan, hal yang sama juga terjadi di negara-negara lainnya.
"Masih banyak negara-negara lainnya yang sudah menjadi anggota PEFC dan masih dalam proses untuk diterima menggunakan skema PEFC," ujar Peter.
Peter mengatakan, General Meeting PEFC yang dilaksanakan di Bali ini akan bisa menguntungkan bagi Bali.
"Bali adalah tempat yang tepat untuk membahas strategi PEFCkarena merupakan pusat kerajinan kayu, seperti patung-patung, ukiran dan furniture. Ini juga akan menguntungkan Bali, jika segala produk hasil kayu bisa berlebel PEFC maka produk-produk tersebut mudah dijual secara internasional," ujar Peter.
Peter adalah pimpinan dari perusahan perdagangan kayu ternama di Inggris, yaitu James Latham dimana ia sangat paham mengenai pasar.
Perusahaannya terlibat dalam perdagangan kayu, kayu keras, panel kayu, termasuk kayu-kayu dari negara-negara tropis sejak tahun 1757.
Peter mengatakan meski saat ini istilah sertifikasi pada hasil hutan masih belum terdengar luas dalam pasar domestik di Indonesia, Indonesia harus bersiap dalam upaya pengembangan pasarnya.
Indonesia juga aktif dalam expor hasil hutan ke luar negeri dimana kebutuhan sertifikasi hasil hutan di luar negeri sangat penting, maka jangan sampai hal ini mengganggu expor Indonesia ke luar negeri.
Selain itu, ini juga demi kelestarian hutan di Indonesia.
"Contohnya Malaysia dimana negara ini sudah memiliki sertifikasi sebelum disahkan oleh PEFC. Dan sekarang bagaimana seluruh pihak terkait di Indonesia bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama," tegas Peter. (*)