WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jika dilihat dari kondisi penularan COVID-19 (the state of COVID-19 transmission), per awal Juni 2021 Indonesia masih berada pada zona kuning pandemi, dengan risiko memburuk ke zona merah.
Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan penggunaan fungsi produksi dan elastisitas produksi kesehatan untuk menganalisis tahapan penularan COVID-19, serta mengkaji besaran risiko dari pelonggaran Tindakan Kesehatan Publik (TKP).
Hal tersebut disampaikan Ekonom sekaligus Associate Professor Perbanas Institute, Dradjad H Wibowo merujuk pada artikel Wibowo, D.H. When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for COVID-19 control policy. BMC Public Health 21, 1037 (2021), dengan DOI pada pada 2 Juni 2021.
BMC Public Health adalah salah satu jurnal kesehatan publik terkemuka di dunia dengan kategori Scopus Q1.
Dradjad yang juga ekonom senior Indef ini pernah menjadi peneliti ekonomi kesehatan pada awal dekade 1990-an.
Dengan pendekatan fungsi produksi kesehatan, kondisi penularan di satu negara atau wilayah dapat dibagi menjadi tiga zona, yaitu merah, kuning dan hijau.
Di zona merah, jumlah kasus harian COVID-19 meningkat dengan elastisitas produksi kesehatan di atas 1.
Berbagai TKP seperti penutupan perbatasan, lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dilakukan untuk menekan penularan.
Di zona kuning, jumlah kasus harian menurun namun elastisitas masih di atas 1.
Pelonggaran TKP tidak direkomendasikan di zona ini.
Di zona hijau, jumlah kasus harian menurun dengan elastisitas antara 0-1.
"Pelonggaran TKP dapat dipertimbangkan, namun perlu menghitung risiko eskalasi kasus berdasarkan probabilitas Bayesian," paparnya dalam siaran tertulis pada Selasa (8/6/2021).
Menurut Dradjad, selama ini indikator epidemiologi kunci yang dipakai adalah bilangan reporoduksi R.
Masalahnya, lanjut Dradjat, negara sedang berkembang umumnya tidak mampu mengestimasi R dengan akurat.
Keterbatasan anggaran kesehatan, kelemahan sistem data kesehatan, serta rendahnya tingkat tes dan penelusuran kasus membuat banyak negara tidak mampu mengestimasi bilangan reproduksi dasar R0 pada awal pandemi.
Tanpa R0 yang akurat, R yang dihasilkan juga tidak akurat.
Karena itu Dradjad menguji-coba pemakaian elastisitas produksi kesehatan sebagai alternatif apabila R yang akurat tidak tersedia.
Dalam artikel tersebut, Dradjad mengembangkan 'jembatan sederhana' antara model matematis epidemiologi dengan ekonomi produksi.
Pendekatan di atas diterapkan terhadap Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia.
Hasilnya, meskipun Perancis, Jerman, Italia dan Inggris sempat berada di zona hijau, risiko eskalasi penularan di negara-negara tersebut ternyata masih tinggi.
Karena itu Dradjad menguji-coba pemakaian elastisitas produksi kesehatan sebagai alternatif apabila R yang akurat tidak tersedia.
Dalam artikel tersebut, Dradjad mengembangkan 'jembatan sederhana' antara model matematis epidemiologi dengan ekonomi produksi.
Pendekatan di atas diterapkan terhadap Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia.
Hasilnya, meskipun Perancis, Jerman, Italia dan Inggris sempat berada di zona hijau, risiko eskalasi penularan di negara-negara tersebut ternyata masih tinggi.
Setelah itu tren-nya menurun. Saat liburan Idul Fitri, angkanya sempat di bawah 1.
Namun angka tersebut merupakan anomali akibat anjloknya tes.
Terbukti setelah liburan, elastisitas kembali ke kisaran 1,5 sehingga Indonesia masih di zona kuning.
Karena tren elastisitasnya naik, risiko masuk ke zona merah tidak bisa diabaikan.
"Jadi, di bulan Juni 2021 ini seharusnya Indonesia memperketat TKP-nya. Apalagi, di beberapa kota sudah terdapat kasus di mana rumah sakit kewalahan menampung pasien COVID-19," jelas Dradjad.
Mengingat tingginya tingkat penularan varian Delta (yang sebelumnya disebut varian India), analisis tentang kondisi penularan COVID-19 secara ilmiah dan akurat sangatlah krusial.
Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu mendisain skema TKP yang paling tepat sehingga jumlah kasus dapat diturunkan, namun kerusakan ekonomi dan psikologi nya dapat ditekan.
Apalagi, pada tahun kedua pandemi biasanya masyarakat mengalami kelelahan psikologis sehingga TKP semakin sulit diterapkan.
Adanya jutaan pekerja yang tergantung pada penghasilan harian menambah kesulitan penerapan TKP.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari 128,45 juta orang bekerja pada Agustus 2020, sekitar 77,67 juta orang atau 60.47% adalah pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, baik dari pertanian ataupun non-pertanian.
Selain itu, sebagian besar dari 17.48 juta orang yang bekerja di industri manufaktur adalah pekerja dengan upah harian.
"Dengan mengetahui kondisi penularan, TKP bisa didisain lebih pas lagi. Ini dijalankan sembari kita mengusahakan herd immunity melalui vaksinasi. Vaksinasi memang bukan solusi paripurna terhadap pandemi," ungkap Dradjad.
"Tapi dengan vaksinasi, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa berjalan sinergis. Berbeda dengan lockdown yang secara kesehatan positif, tapi secara ekonomi negatif," tambahnya.
Jika herd immunity tercapai melalui vaksinasi, pergerakan orang bisa dipulihkan, sementara risiko eskalasi penularan lebih terkendali.
Jika herd immunity belum tercapai, tapi porsi penduduk yang divaksin cukup tinggi, penyebaran virus, hospitalisasi atau kematian biasanya menurun.
Rumah tangga dan pelaku usaha yang sudah divaksin pun lebih konfiden beraktifitas ekonomi, sehingga konsumsi, investasi dan pertumbuhan bisa pulih.
Terakhir, perekonomian itu menurutnya tergantung pada pergerakan orang.
Jika pergerakan orang terganggu karena tingginya penularan, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terganggu pula.
Padahal keduanya menyumbang sekitar 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada tahun 2020, angkanya adalah 89,39%, dengan kontribusi konsumsi 57,66% dan investasi 31,73%.
Pemerintah bisa memberi stimulus fiskal, tapi peranan belanja pemerintah hanya 9,29%.
"Jadi kita memang perlu memulihkan pergerakan orang. Kombinasi TKP, vaksinasi dan pengobatan yang tepat menjadi pilihan paling realistis saat ini untuk pemulihan tersebut," tutupnya.
Source: https://wartakota.tribunnews.com/2021/06/08/indonesia-masih-di-zona-kuning-dradjad-h-wibowo-minta-pemerintah-pemperketat-pergerakan-orang