Dradjad Wibowo dalam acara DIGINAS (Dialog Gerakan Ekspor Nasional)

WhatsApp Image 2021-04-06 at 18.47.11.jpeg

 

"Salam Hormat, Salam Cinta Produk Indonesia"

Tribunnews.com telah menggelar DIGINAS (Dialog Gerakan Ekspor Nasional) bertema, “Target Ekspor di Negara Sahabat” di ruang virtual, Selasa 6 April, pukul 14.00 WIB.

Dialog terbuka bagi insan pers, pelaku usaha serta masyarakat dengan Menteri Perdagangan M Lutfi (keynote speaker), lima Duta Besar RI dan ekonom INDEF, Dradjad Wibowo.

Ekonom INDEF Dradjad Hari Wibowo menilai Indonesia memiliki kelemahan dalam diplomasi atau strategi perdangangan terkait isu-isu lingkungan hidup (sustainability) dan hak asasi manusia (human rights).

Bercermin pada hal itu, baru dibuat sertifikasi untuk melawan isu non-ekonomi yakni lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Setelah sertifikasi, terlihat dampak signifikan lonjakan ekspor produk Indonesia di dunia.

 

Dradjad Wibowo Sebut Strategi Perdagangan Indonesia Masih Lemah Terkait Isu Lingkungan Hidup dan HAM

Drajad Wibowo (kiri).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Dradjad Hari Wibowo menilai Indonesia memiliki kelemahan dalam diplomasi atau strategi perdangangan terkait isu-isu lingkungan hidup (sustainability) dan hak asasi manusia (human right).

Dradjat menjelaskan perdagangan tidak murni hanya masalah harga dan kualitas, tetapi sudah masuk ke isu-isu yang non-ekonomi yang menjadi preferensi dari konsumen di berbagai negara.

“Ada satu hal yang tampaknya lemah kita tangani di dalam diplomasi atau strategi perdagangan kita ke pasar global, yaitu isu-isu terkait sustainability, terkait lingkungan hidup, dan human right” ujarnya dalam "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).

Isu-isu tersebut menurut dia, tidak akan menjadi permasalahan di negara tujuan ekspor China. Namun, isu-isu menjadi perhatian khusus saat Indonesia melakukan diversifikasi ekspor ke beberapa negara,di luar China, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Dia mengingatkan Indonesia pernah babak belur di tahun 2009-2011, ketika pulp and paper asal Indonesia terbentur isu sustainability.

Alhasil produk ekspor Indonesia terkena boikot karena isu tersebut.

"Saat itu Indonesia menjadi pemain keenam di antara 10 pemain besar pulp and paper dunia, tapi kita sempat babak belur di 2009, 2010, 2011 karena terhajar oleh isu sustainability, sehingga kita diboikot," jelasnya.

“Kita diboikot oleh nama-nama besar mulai dari Mattel, produsen Barbie itu memboikot produk pulp and paper kita. Kita juga mengalami hal sama dengan sawit," lanjut dia.

Selain itu, industri furniture nasional yang dikelola UMKM juga mengalami hambatan yang sama terkait isu lingkungan hidup dan HAM.

Bercermin pada hal itu, baru dibuat sertifikasi untuk melawan isu non-ekonomi yakni lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

“Kemudian, saya diminta tolong bangun sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari. Kita baru mulai lakukan sertifikasi tahun 2015, berasosiasi dengan Jenewa. Karena sertifikasi ini bukan hanya nasional, tetapi bagian dari sertifikasi kehutanan terbesar di dunia," jelasnya.

Setelah sertifikasi, kata dia, terlihat dampak signifikan lonjakan ekspor produk Indonesia di dunia.

“Efeknya terhadap ekspor ini, data sebelum 2012 kita lihat turun terus ini karena diajar boikot. Kemudian 2016, sejalan dengan makin banyak yang dapat sertifikat dan sertifikat ini d akui dunia kemudian dia naik langsung melonjak. Lonjakan pertama itu tidak tanggung-tanggung setelah mendapat setifikat itu,” katanya.

 

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi

 

Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia

Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan produsen Barbie yakni Mattel pernah memboikot produk pulp and paper dari Indonesia.

Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo mengatakan, hal itu terjadi di saat Indonesia melakukan diversifikasi ekspor ke beberapa negara.

"Kita terbentur isu keberlanjutan dan lingkungan, kita diboikot oleh nama-nama besar mulai dari Mattel, produsen Barbie itu memboikot produk pulp and paper kita.

Kita juga mengalami hal sama dengan sawit," ujarnya secara virtual dalam acara "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).

Padahal, Dradjad menjelaskan, kasus pemboikotan terhadap pulp and paper asal Indonesia itu terjadi pada sekira satu dekade silam.

"Indonesia jadi satu di antara 10 pemain besar pulp and paper dunia, tapi kita sempat babak belur di 2009, 2010, 2011 karena terhajar oleh isu keberlanjutan," katanya.

Selain itu, industri furniture nasional juga mengalami hal sama, sehingga akhirnya dibuat sertifikasi untuk melawan isu non ekonomi yakni lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

"Furnitur kita, UMKM kita juga hadapi hal sama, isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kemudian, saya diminta tolong bangun sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari, kami baru mulai lakukan sertifikasi tahun 2015, berasosiasi dengan Jenewa karena sertifikasi ini bukan hanya nasional, tapi bagian dari sertifikasi kehutanan terbesar di dunia," pungkas Dradjad.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia, https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/06/ekonom-ungkap-produsen-barbie-pernah-boikot-produk-indonesia.
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Eko Sutriyanto

Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara

Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari menjadi penting untuk pelaku usaha Indonesia yang ingin melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor selain ke China. 

Ekonom Indef Dradjad  Wibowo mengatakan, beberapa merk kenamaan dunia menjadikan sertifikat itu syarat agar produk ekspor dari suatu negara bisa dipakai oleh mereka. 

"Kita harus diversifikasi karena banyak perusahaan global menyaratkan sertifikat tersebut, di antaranya Apple.

Kemudian, Johnson&Johnson, Walmart, Nestle, P&G,  Samsung, banyak sekali list-nya, ada juga LV dan Zara, hampir semua yang besar-besar di dunia," ujarnya secara virtual dalam acara "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021). 

Dradjad menjelaskan, sertifikat yang baru mulai dipakai 2015 ini langsung berdampak signifikan terhadap nilai ekspor setahun berikutnya. 

"Di 2016 dan 2017 hampir semua HTI dapat sertifikat kita, efeknya kita lihat terhadap ekspor dari sebelumnya turun terus karena dihajar boikot.

Itu di 2016 setelah 2 juta mulai dapat sertifikat, lonjakan pertama tidak tanggung-tanggung, 1 miliar dolar AS lebih setelah dapat sertifikat," katanya. 

Menurut dia, banyaknya pelaku ekspor mulai dapat sertifikat yang dapat pengakuan dunia ini menjadi kabar baik, tapi pemerintah dinilai harus tetap melakukan sosialisasi sertifikasi tersebut. 

"Negara perlu mendorong proaktif, melindung pelaku usaha kita dari dua isu tadi yakni lingkungan hidup dan sumber daya manusia," pungkas Dradjad.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara , https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/06/sertifikat-ini-jadi-syarat-produk-ekspor-bisa-dipakai-apple-hingga-zara.
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Eko Sutriyanto