When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for COVID-19 control policy

Abstract

Background

To assess if physical distancing measures to control the COVID-19 pandemic can be relaxed, one of the key indicators used is the reproduction number R. Many developing countries, however, have limited capacities to estimate R accurately. This study aims to demonstrate how health production function can be used to assess the state of COVID-19 transmission and to determine a risk-based relaxation policy.

Methods

The author employs a simple “bridge” between epidemiological models and production economics to establish the cumulative number of COVID-19 cases as a short-run total product function and to derive the corresponding marginal product, average product, and production elasticity. Three crucial dates defining the states of transmission, labelled red, yellow, and green zones, are determined. Relaxation policy is illogical in the “red zone” and is not recommended in the “yellow zone”. In the “green zone”, relaxation can be considered. The Bayesian probability of near term’s daily cases meeting a policy target is computed. The method is applied to France, Germany, Italy, the UK, and the US, and to Indonesia as an example of application in developing countries.

Results

This study uses data from the WHO COVID-19 Dashboard, beginning from the first recording date for each country until February 28, 2021. As of June 30, 2020, France, Germany, Italy, and the UK had arrived at the “green zone” but with a high risk of transmission re-escalations. In the following weeks, their production elasticities were rising, giving a signal of accelerated transmissions. The signal was corroborated by these countries’ rising cases, making them leaving the “green zone” in the later months. By February 28, 2021, the UK had returned to the “green zone”, France, Germany, and Italy were still in the “yellow zone”, while the US reached the “green zone” at a very high number of cases. Despite being in the “red zone”, Indonesia relaxed its distancing measures, causing a sharp rise of cases.

Conclusions

Health production function can show the state of COVID-19 transmission. A rising production elasticity gives an early warning of transmission escalations. The elasticity is a useful parameter for risk-based relaxation policy.

Read full article here

Lebih dari 3,9 Juta Hektar Lahan Hutan telah Tersertifikasi IFCC dan PEFC

Lebih dari 3,9 Juta Hektar Lahan Hutan telah Tersertifikasi IFCC dan PEFC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lebih dari 3,9 juta hektar lahan hutan telah tersertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 

Jutaan hektar lahan hutan tersebut dikelola oleh 74 perusahaan yang mengantongi sertifikat IFCC.

Juga oleh 40 perusahaan lain yang memiliki sertifikat rantai suplai atau lacak balak PEFC.

"Pada 31 Maret 2021 sudah lebih dari 3,9 juta hektar hutan di Indonesia telah tersertifikasi IFCC atau PEFC. Itu sudah mencapai 74 perusahaan pengelola hutan, dan 40 perusahaan yang telah tersertifikasi PEFC rantai suplainya atau lacak balak," kata Regita Wirastri, Manager Marketing dan Komunikasi IFCC saat webinar, Kamis (27/5/2021).

IFCC adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Indonesia pada 9 September 2011. 

Tujuan berdirinya IFCC untuk mendorong dan mengimprovisasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia melalui penerapan sertifikasi kehutanan dalam rangka memenuhi Benchmark atau tolak ukur hutan lestari skema PEFC. 

Sementara PEFC menjadi skema pengelolaan hutan lestari yang bertaraf internasional. 

"Standar pengelolaan hutan lestari IFCC ini telah diendorse PEFC sejak tahun 2014," jelas Regita.

Dalam menyusun standar hutan lestari, IFCC bekerjasama dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan. 

"Bekerjasama untuk menyusun prinsip, kriteria, dalam membangun skema pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu kenapa term kooperasi itu digunakan," kata Regita.

Pada tahun 2012 IFCC diterima sebagai PEFC National Governing Body untuk Indonesia. 

Kemudian pada 1 Oktober 2014, IFCC diendorse oleh PEFC, kemudian pengelolaan sertifikat pertama untuk hutan lestari yang menjadi isu.

"Oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi IFCC, itu diterbitkan pada April 2015," kata Regita.

Kemudian 2017 PEFC mengumumkan IFCC memenangkan the greatest increase in PEFC - certified forest area award in PEFC General Assembly in Helsinki.

Source: https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/05/27/lebih-dari-39-juta-hektar-lahan-hutan-telah-tersertifikasi-ifcc-dan-pefc

 

Earth Day 2021, IFCC Calls for the Importance of Sustainable Forests

Earth Day

Foto: (iStock)

Jakarta - Isu kelestarian hutan yang secara internasional disebut dengan sustainable forest management (SFM) ini semakin menjadi penentu bagaimana negara-negara di dunia berkompetisi dalam perekonomian global. Dilansir dari situs resmi PEFC, SFM akan menciptakan tiga hal, yaitu keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kelayakan ekonomi.

Berdasarkan laporan dari World Resources Institute (WRI), deforestasi Indonesia mengalami puncaknya pada 2016 sebesar 0.78 juta hektar. Angka tersebut mengalami penurunan pada empat tahun ke belakang dengan masing-masing 0.66 juta hektar pada 2017, 0.55 juta hektar pada 2018, 0.35 juta hektar pada 2019, dan 0.31 juta hektar pada 2020.

Menurut laporan resmi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), disebutkan bahwa laju deforestasi di tahun 2020 turun sebesar 75% dari 2018/2019.

Dikarenakan hal ini, Indonesia bersama Malaysia dinyatakan sebagai "bright spots of hope for forests", seperti diberitakan juga oleh the Guardian dan teh New York Times.

Pentingnya manajemen keberlanjutan hutan terhadap perekonomian ini disebabkan karena banyaknya korporasi besar di dunia yang mensyaratkan sertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Sertifikasi ini menjadi ketentuan agar mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu hingga kertas.

PEFC adalah lembaga non-profit internasional dan non-pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi kehutanan. Lembaga ini berpusat di Jenewa, Swiss. Ketua umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad H. Wibowo menyebut sejumlah perusahaan yang sudah memanfaatkan sertifikat PEFC antara lain Walmart, Samsung, Apple, Zara, Johnson & Johnson, LV, Nestle, dan P&G.

Pada awalnya, Indonesia sempat sangat terpuruk pada 2016 lalu karena industri produk olahan hasil hutannya diboikot oleh Disney, Mattel, Xerox, Woolworths, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting adanya hutan tanaman industri (HTI) demi kelangsungan agar korporasi besar di dunia mau kembali melirik pasar Indonesia.

Saat ini, di Indonesia terdapat 67 perusahaan HTI dengan luas lahan kira-kira 4 juta hektar dan sudah memperoleh sertifikat SFM (sustainable forest management) dari lembaga PEFC tadi. Hari Bumi 2021 yang jatuh bertepatan di hari ini kembali mengingatkan bahwa kelestarian hutan sangat membantu perekonomian Indonesia di panggung dunia.

"Setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali," kata Dradjad H. Wibowo yang juga Member PEFC Board, dalam Focus Group Discussion Rabu, 21 April 2021.

Menurut Dradjad yang juga ekonom senior INDEF itu peningkatan ekspor ini sejalan dengan penurunan laju deforestasi di tahun 2017-2020. Dia pun mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM agar semakin meningkatkan kinerja dalam mengelola kelestarian hutan serta industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha.

"Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi," kata dia.

Dradjad juga menambahkan bahwa korporasi besar di Indonesia perlu sadar bahwa mereka tak bisa lagi lalai dari manajemen pengelolaan hutan atau SFM. Dia yakin bahwa di masa depan, korporasi besar akan ditinggalkan oleh pasar jika mengabaikan kelestarian hutan dan SFM.

"Trust me, sustainability pays," tutupnya.

Hutan lestari adalah kunci!

Source: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5542312/hari-bumi-2021-ifcc-serukan-pentingnya-hutan-lestari

Watch out, the US is taking advantage of environmental issue that will shake Indonesia

Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menerbitkan Executive Order (EO) 14008 yang berjudul ‘Tacling the climate crisis at home an abroad’.  (foto ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Ameika Serikat Joe Biden memainkan perubahan iklim untuk melawan China. Namun, implikasi dari strategi AS ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia terguncang.

Ketua Umum the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad Wibowo menjelaskan, kebijakan AS yang bisa mengguncang Indonesia ini terkait dengan penggunaan sumber energi fosil, khususnya penggunaan batu bara.

"Ketentuan energi bersih ini akan menjadi persoalan bagi Indonesia,” kata Dradjad dalam Focus Group Discussion bertema "SDGs, Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Indonesia", secara virtual, Selasa (21/4).

Anggota the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ini menjelaskan, isu melawan perubahan iklim dan dampaknya menjadi salah satu prioritas utama Biden. Pada 27 Januari 2021, Biden menerbitkan Executive Order (EO) 14008 yang berjudul "Tacling the climate crisis at home an abroad".

“Sesuai EO ini, pada 22-23 April 2021, Biden mengundang 40 pemimpin dunia untuk menghadiri Leader’ Climate Summit secara virtual,” kata Dradjad.

Mengenai dampak EO 14008 ini terhadap Indonesia, menurut Dradjad, EO ini menempatkan krisis iklim di jantung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. EO 14008, kata Dradjad, sangat komprehensif dan mengandung banyak kebijakan, yang berdampak besar pada peta geopolitik strategis, hankam, dan ekonomi global. Termasuk perbankan dan keuangan global.

Hal yang akan sangat berdampak pada Indonesia, dijelaskan Dradjad, pada bagian I, seksi 101, butir b. AS sangat fokus pada  transisi energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan menyejalankan arus keuangan dengan kesepakatan Paris.

“Ini yang krusial pada sektor perbankan. Termasuk hal yang secara khusus disebut di ketentuan ini, yaitu pembiayaan batu bara. Padahal, batu bara memiliki peran yang sangat besar terhadap Indonesia,” kata Dradjad, yang juga ketua Dewan Pakar PAN ini.

EO 14008 ini, kata Dradjad, memang sifatnya untuk internal AS. Namun, ia menambahkan, ini mengunci berbagai pihak di luar AS melalui dua hal. BI-nya AS memonitor apakah bank-bank masih memberikan kredit kepada energi yang kotor (termasuk batu bara). “Jadi, sumber pembiayaan dari AS itu dikunci, harus mengikuti ketentuan ini,” ujar Dradjad menjelaskan.

Kedua, pembelian barang dan jasa oleh Pemerintah AS juga dikunci. Mereka tidak akan mau membeli barang, yang di dalamnya terkandung unsur diproduksi dengan listrik yang bersumber dari batu bara.

“Jadi, secara terselubung, ini bisa menjadi senjata AS dalam perang dagang AS melawan China karena energi China didominasi oleh batu bara,” kata Dradjad. Biden melawan China dengan menggunakan isu perubahan iklim yang seluruh negara bisa menerima.

Contohnya dalam perbankan global. Semester II/2020 sudah ada tiga bank besar, yaitu Bank of AMerica, Morgan Stanley dan JP Morgan Chase, yang berkomitmen mengikuti kesepakatan Paris dan mencapai emisi karbon netto sebesar nol. Setelah EO 14008 pada Maret 2021 tiga bank besar lainnya besikap sama, yaitu Goldman Sachs, Citigroup, dan Well Fargo.  Total kredit dari 6 bank ini per tahun 2020 untuk migas dan batu bara di seluruh dunia mencapai lebih dari 980 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 14.210 triliun.

EO 14008 ini, kata Dradjad, bisa berefek domino terhadap bank besar di luar AS. Penyebabnya mereka tidak ingin dicap sebagai ‘bad boys'. Selain itu, Dradjad menambahkan, ada kekhawatiran debiturnya terkena hambatan ekspor ke AS karena gagal memenuhi ketentuan terkait dengan penggunaan energi bersih.

Ketentuan energi bersih ini, kata Dradjad, akan menjadi persoalan bagi Indonesia. Dijelaskannya, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan pembiayaan yang sejalan dengan kesepakatan Paris.

Indonesia juga masih tergantung pada batu bara dan migas bumi sebagai sumber energi. Per 2020, pembangkit listrik berbahan bakar fosil di Indonesia mencapai 55.216 megawatt ( 87,4 persen). Batu bara menyumbang 31.827 MW, sekitar 50,4 persen.

EO 14008 ini bukan cuma menargetkan batubara, melainkan juga bahan bakar fosil. Tapi, sekarang yang didorong AS adalah batu bara.

Jika Indonesia gagal bertransformasi ke energi bersih, ada dua hal yang terancam. Pertama, dari sisi sumber pembiayaan. Kedua, dari sisi ekspor barang ke AS dan negara yang akan mengikuti AS.

“Karena nanti AS pasti akan bisa melobi Uni Eropa, Australia, Jepang untuk mengikuti mereka,” ungkap Dradjad. Hal yang akan kena imbas bukan cuma batu bara dan perbankan di Indonesia, tapi juga properti, ritel, maupun produk lainnya.

Indonesia mungkin bisa pindah ke China, tapi secara geopolitik, Indonesia akan makin dicurigai karena condong ke China. "Pemerintah AS tentu menyadari perlunya masa transisi EO 14008. Ini yang bisa dilobikan Indonesia,” ungkapnya.

Source: https://republika.co.id/berita/qrxcii318/awas-as-mainkan-isu-lingkungan-yang-akan-guncang-indonesia