Dradjad Wibowo Sebut Strategi Perdagangan Indonesia Masih Lemah Terkait Isu Lingkungan Hidup dan HAM

Drajad Wibowo (kiri).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Dradjad Hari Wibowo menilai Indonesia memiliki kelemahan dalam diplomasi atau strategi perdangangan terkait isu-isu lingkungan hidup (sustainability) dan hak asasi manusia (human right).

Dradjat menjelaskan perdagangan tidak murni hanya masalah harga dan kualitas, tetapi sudah masuk ke isu-isu yang non-ekonomi yang menjadi preferensi dari konsumen di berbagai negara.

“Ada satu hal yang tampaknya lemah kita tangani di dalam diplomasi atau strategi perdagangan kita ke pasar global, yaitu isu-isu terkait sustainability, terkait lingkungan hidup, dan human right” ujarnya dalam "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).

Isu-isu tersebut menurut dia, tidak akan menjadi permasalahan di negara tujuan ekspor China. Namun, isu-isu menjadi perhatian khusus saat Indonesia melakukan diversifikasi ekspor ke beberapa negara,di luar China, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Dia mengingatkan Indonesia pernah babak belur di tahun 2009-2011, ketika pulp and paper asal Indonesia terbentur isu sustainability.

Alhasil produk ekspor Indonesia terkena boikot karena isu tersebut.

"Saat itu Indonesia menjadi pemain keenam di antara 10 pemain besar pulp and paper dunia, tapi kita sempat babak belur di 2009, 2010, 2011 karena terhajar oleh isu sustainability, sehingga kita diboikot," jelasnya.

“Kita diboikot oleh nama-nama besar mulai dari Mattel, produsen Barbie itu memboikot produk pulp and paper kita. Kita juga mengalami hal sama dengan sawit," lanjut dia.

Selain itu, industri furniture nasional yang dikelola UMKM juga mengalami hambatan yang sama terkait isu lingkungan hidup dan HAM.

Bercermin pada hal itu, baru dibuat sertifikasi untuk melawan isu non-ekonomi yakni lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

“Kemudian, saya diminta tolong bangun sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari. Kita baru mulai lakukan sertifikasi tahun 2015, berasosiasi dengan Jenewa. Karena sertifikasi ini bukan hanya nasional, tetapi bagian dari sertifikasi kehutanan terbesar di dunia," jelasnya.

Setelah sertifikasi, kata dia, terlihat dampak signifikan lonjakan ekspor produk Indonesia di dunia.

“Efeknya terhadap ekspor ini, data sebelum 2012 kita lihat turun terus ini karena diajar boikot. Kemudian 2016, sejalan dengan makin banyak yang dapat sertifikat dan sertifikat ini d akui dunia kemudian dia naik langsung melonjak. Lonjakan pertama itu tidak tanggung-tanggung setelah mendapat setifikat itu,” katanya.

 

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi

 

Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia

Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan produsen Barbie yakni Mattel pernah memboikot produk pulp and paper dari Indonesia.

Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo mengatakan, hal itu terjadi di saat Indonesia melakukan diversifikasi ekspor ke beberapa negara.

"Kita terbentur isu keberlanjutan dan lingkungan, kita diboikot oleh nama-nama besar mulai dari Mattel, produsen Barbie itu memboikot produk pulp and paper kita.

Kita juga mengalami hal sama dengan sawit," ujarnya secara virtual dalam acara "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).

Padahal, Dradjad menjelaskan, kasus pemboikotan terhadap pulp and paper asal Indonesia itu terjadi pada sekira satu dekade silam.

"Indonesia jadi satu di antara 10 pemain besar pulp and paper dunia, tapi kita sempat babak belur di 2009, 2010, 2011 karena terhajar oleh isu keberlanjutan," katanya.

Selain itu, industri furniture nasional juga mengalami hal sama, sehingga akhirnya dibuat sertifikasi untuk melawan isu non ekonomi yakni lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

"Furnitur kita, UMKM kita juga hadapi hal sama, isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kemudian, saya diminta tolong bangun sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari, kami baru mulai lakukan sertifikasi tahun 2015, berasosiasi dengan Jenewa karena sertifikasi ini bukan hanya nasional, tapi bagian dari sertifikasi kehutanan terbesar di dunia," pungkas Dradjad.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom Ungkap Produsen Barbie Pernah Boikot Produk Indonesia, https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/06/ekonom-ungkap-produsen-barbie-pernah-boikot-produk-indonesia.
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Eko Sutriyanto

Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara

Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, sertifikasi suistanable forest management atau pengelolaan hutan lestari menjadi penting untuk pelaku usaha Indonesia yang ingin melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor selain ke China. 

Ekonom Indef Dradjad  Wibowo mengatakan, beberapa merk kenamaan dunia menjadikan sertifikat itu syarat agar produk ekspor dari suatu negara bisa dipakai oleh mereka. 

"Kita harus diversifikasi karena banyak perusahaan global menyaratkan sertifikat tersebut, di antaranya Apple.

Kemudian, Johnson&Johnson, Walmart, Nestle, P&G,  Samsung, banyak sekali list-nya, ada juga LV dan Zara, hampir semua yang besar-besar di dunia," ujarnya secara virtual dalam acara "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021). 

Dradjad menjelaskan, sertifikat yang baru mulai dipakai 2015 ini langsung berdampak signifikan terhadap nilai ekspor setahun berikutnya. 

"Di 2016 dan 2017 hampir semua HTI dapat sertifikat kita, efeknya kita lihat terhadap ekspor dari sebelumnya turun terus karena dihajar boikot.

Itu di 2016 setelah 2 juta mulai dapat sertifikat, lonjakan pertama tidak tanggung-tanggung, 1 miliar dolar AS lebih setelah dapat sertifikat," katanya. 

Menurut dia, banyaknya pelaku ekspor mulai dapat sertifikat yang dapat pengakuan dunia ini menjadi kabar baik, tapi pemerintah dinilai harus tetap melakukan sosialisasi sertifikasi tersebut. 

"Negara perlu mendorong proaktif, melindung pelaku usaha kita dari dua isu tadi yakni lingkungan hidup dan sumber daya manusia," pungkas Dradjad.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sertifikat Ini Jadi Syarat Produk Ekspor Bisa Dipakai Apple hingga Zara , https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/06/sertifikat-ini-jadi-syarat-produk-ekspor-bisa-dipakai-apple-hingga-zara.
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Eko Sutriyanto

Managing the Social Risks for Six Million Farmers

Rubber plantation in Vietnam. The Vietnam Forest Certification Office (VFCO) is the first national member to supply PEFC-certified natural rubber and rubberwood. (Photo credit: Dr Tran Lam Dong)

How to make sure the natural rubber
sustainable supply chain is fair and inclusive:
 
Managing the Social Risks for
Six Million Farmers
 
Climate resilient growth for natural rubber production depends on how well hard risks and soft risks are managed, PEFC’s CEO Ben Gunneberg said in the online panel discussion organised by the International Rubber Study Group earlier this month (March).
 
He pointed out that as 85% of natural rubber is produced by six million farmers – mostly in the Southeast Asian countries of Thailand, Vietnam, Indonesia and Malaysia - there’s a need to have partnerships in place to meet Sustainable Development Goals (SDGs) and to foster a sustainable raw material supply chain.
 
“Risks to Economic Activity in 2021: Implications for Future Growth and Sustainability” was the title of the global natural rubber industry event.
 
A sustainable approach to natural rubber production demands that we take account of all the hard risks, which Mr Gunneberg identified as relevant legal rights and land ownership, as well as human rights and labour issues.
 
Recognising the rights of indigenous people and as well as communities that are dependent on rubber, are equally important, he said.
 
No less important are what he describes as the soft risks: socio-economic and market conditions, including gender inclusion, practical issues like clean water and sanitation, as well as vital access to health and education services. 
 
To mitigate and manage these social risks, PEFC is applying its Sustainable Forest Management (SFM) Group certification approach, which it has been making available for smallholders in the forestry sector for the past 20 years.
 
He also explained how PEFC’s Chain of Custody certification process can also be called on by all those in the natural rubber supply chain to provide independently verified assurance to end users that the rubber materials or products come from well-managed certified plantations.
 
Mr Gunneberg also called for the application of SDG 17, as Partnerships are crucial in the natural rubber production and supply chain. He saw four categories where partnerships were essential to develop:
 
·     Company led procurement policies
·     Local capacity and infrastructure building
·     Public policies to enable legal frameworks
·    Transformation of production to improve yield and quality, as well as living incomes.
 
He drew special attention to Vietnam as it provides a relevant case study where smallholders feature in the Sustainable Forest Management (SFM) process. 
 
“The Vietnam Forest Certification Office (VFCO) is the latest member to achieve PEFC endorsement of its national forest certification system,” Mr Gunneberg pointed out. “It’s also the first national member to supply PEFC-certified natural rubber and rubberwood."
 
In 2020, Vietnam produced 16,000 tons of certified natural rubber from its 11,300 hectare plantation. In 2021 that will increase to 61,000 tons of natural rubber coming from another 60,000 hectares which have been certified. Vietnam will also produce 300,000 cubic metres of rubberwood this year.
 
To see and hear a full recording of the online panel discussion organised by the International Rubber Study Group, go to:
 
 

Media News Bulletin from PEFC Asia Pacific March 2021

Talking about

- it is Real & Virtual!

While PEFC believes strongly in maximising the responsible use of tangible materials from sustainable forests, like timber, pulp, paper, wood-chips and even fibres for fashion, we also accept the reality these days to communicate in a virtual fashion! Hence Webinars and Zoom events – past, present and future - are the order of the day. Where-ever you are, you can participate in Tomorrow’s Timber Talk on 11 March when architectural engineer Pablo van der Lugt gives a deep insight into the principle of bio-based construction, as well as the latest developments in prefabrication options and construction process advantages of Mass Engineered Timber. There’s more.

PEFC Collaborates with ASEAN Furniture Industry Members

PEFC is collaborating with the ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) to promote responsible sourcing of timber in the region and Chain of Custody certification for the furniture industry. This important collaboration will be announced by Emmanuel Padiernos, Chairman of AFIC, at a forum in Manila on 9 March, the first day of the ASEAN International Furniture & Furnishings Show 2021 which runs until 18 March. PEFC’s CEO Ben Gunneberg will be speaking at the forum about Sustainable Forest Management in the region and how ASEAN furniture industry members can join the global movement to meet consumer demand for environmentally-friendly products and services. Photo by Harith Green Carpenter, Malaysia. More on AFIC here.

PEFC on Managing Social Risks for Natural Rubber

Climate resilient growth for natural rubber production depends on how well we manage the hard risks and soft risks, PEFC’s CEO Ben Gunneberg said in the online panel discussion organised by the International Rubber Study Group on 3 March. He pointed out that as 85% of natural rubber is produced by 6 million farmers – mostly in Southeast Asia – there’s a need to have partnerships in place to meet Sustainable Development goals and to foster a sustainable raw material supply chain. Go here for the full recording of the webinar.

Vietnam First to Certify Natural Rubber & Rubberwood

The fact that 12 000 hectares of Acacia and Rubber plantation has been certified by Vietnam Forest Certification Office (VFCS) before the endorsement of PEFC has shown substantial Vietnamese stakeholders’ determination to make the national system work. “We are also delighted to be the first and only member so far to supply the first PEFC certified natural rubber and rubberwood," said Dr. Bui Chinh Nghia, Chairman of VFCS. Meeting - and even exceeding - the global benchmark in sustainable forest management has strengthened Vietnam’s belief that it’s moving in the right direction in building a national forest certification system. Read more.

First PEFC Controlled Source Indonesian Merbau Shipped

The first shipment of the prized Merbau roundwood to go through such an intense PEFC certification and verification process started its journey from Indonesia to New Zealand late last month. This year DoubleHelix started switching Certisource customers to PEFC Chain of Custody (CoC) certification, the first two being PT Forest Indo Perkasa and PT Larasati Multisentosa. Auditor Teguh Dwi Pambudi, who is responsible for overseeing due diligence and verification processes in Indonesia, says: “PEFC controlled sources claims provide the confidence that consumers need, so they know they are getting wood products from non-controversial sources”. Go to DoubleHelix for more.

Australia & New Zealand Cooperate On Responsible Wood

Australia's forest sustainability champion Responsible Wood will present at the New Zealand Green Building Council webinar series at 12noon (NZST) and 10am (AEDT) on 10 March. The webinar on “Sustainably Sourced Engineered Wood for a Low Carbon Future” will feature a panel of experts discussing PEFC certification and the future of engineered wood products. Sustainable architect at Scion, Andrea Stocchero, will tackle the question ‘can sustainably-sourced engineered wood be one of New Zealand’s shovel-ready answers for a sustainable future?’. Read more

Photographer Committed to Preserve & Protect Forests

Award winning photographer, Keril Chairil, tells us why he loves, but also worries about, the forest and what makes the place where he took his photo so special. He knows PEFC works very hard to protect forests and hopes it will be able to solve the concerns of people like him, who also wants to preserve and protect forests. "I hope that this competition can be a way for PEFC to give people a sense of care and love for forests". That from Keril Chairil, the winner of our 2020 ‘Experience Forests, Experience PEFC’ photo contest, who tells us more about his winning photograph and his love of forests. See more.

Forest Files: How Malaysia Manages Sustainable Forestry

Last year, local environmental portal Macaranga.org published four in-depth articles based on their investigation into forest-use changes in Peninsular Malaysia. Called Forest Files, the series explored issues such as forest-use policies, key drivers of forest loss and also how citizens could influence forest use. Siti Syaliza Mustapha, Senior Manager (Forest Management) at the Malaysian Timber Certification Council, talks about the role of the MTCC, which promotes the certification of forestry and timber products in Malaysia that meet international standards of practice, and whether this can promote sustainable logging and sustainable forestry. Listen to the latest report here.

PEFC Joins APEC Experts on Illegal Logging & Trade

Seventeen economies from Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) participated in the 19th meeting of EGILAT - Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade - held virtually on 19 and 20 February 2021. Participants shared updates on the implications of COVID-19 and exchanged information on combating illegal logging and promoting trade in legal forest products. They also discussed the progress regarding the EGILAT policy theme on “Advancing the Trade and Distribution of Legally Harvested Forest Products.”  Siti Syaliza Mustapha from MTCC reported on how PEFC has continued to manage certification, audit and compliance activities during the pandemic. More on EGILAT here.

World Furniture: How Consumers Buy Furniture Online

Chain of custody certification is vital for a furniture company to advance its sustainability credentials. If it can also show that it’s using certified sustainable packaging materials and it’s taking care to be carbon-conscious with its shipping method, that’s the additional sort of assurance an online shopper needs. That's the essence of the PEFC article by Ken Hickson in World Furniture Magazine March 2021 issue. It mentions an online retailer in Singapore selling European-made furniture with wood sourced from Asia, that goes out its way to tell the sustainability story and proudly shows the PEFC certification labels. For Soul and Tables, sustainability and responsible sourcing is at the heart of its business. See the World Furniture article here.

PEFC/IFCC Chain of Custody Training for Auditors

To maintain the highest possible standards for issuing PEFC's Chain of Custody (CoC) Certification, intensive training courses are conducted throughout the Asia Pacific region. Auditors, reviewers and certification decision makers are invited to register for the next PEFC recognised CoC initial training, which is being conducted in Indonesia on 6-8 April 2021. This training is a pre-requisite before anyone can issue certification against the 2020 PEFC CoC related standards. The training will be given by PEFC International Technical Experts Nurcahyo Adi and Rudy Setyawan from Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC). There's more here.

MTCC Debuts at the MIFF Virtual B2B Furniverse 2021

In line with its continuous effort to reach out to timber industry players and increase awareness on forest and timber certification, the Malaysian Timber Certification Council (MTCC) is making a debut at the virtual B2B furniture fair, MIFF Furniverse 2021 which takes place from 8 until 12 March. This is the latest digital event experience by the Malaysian International Furniture Fair (MIFF), one of the top furniture fairs across the globe, especially in Southeast Asia. MTCC CEO, Yong Teng Koon said such virtual trading experience is the go-to in today’s business sphere and an ideal platform for the council to consistently connect and update industry players in these challenging times. Read more.

 

Subcategories