Sertifikat IFCC Bisa Perkuat Sertifikat SVLK di Pasar Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan badan sertifikasi Forestry Certification Cooperation (IFCC) diharapkan dapat memperkuat keberadaan sertifikat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) di pasar global.

Sebab IFCC yang menggunakan skema Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dalam memberikan sertifikasi hutan lestari dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat peran SVLK dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunnya asal Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, Jumat (18/11).

Ia mengatakan, kehadiran skema IFCC memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk mendapat sertifikat voluntary (sukarela) selain skema FSC (Forest Stewardship Council).

Karena skema IFCC yang merupakan voluntary dengan skema PEFC, tentu perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. 
"Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya,” ujar Indoryono.

PEFC Dorong Indonesia Kembangkan Pasar Domestik Hasil Hutan Melalui Sertifikasi

Ketua PEFC, Peter Latham

 

TRIBUN-BALI.COM - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) mengadakan Annual General Meeting (AGM) di Hotel Sheraton, Beachwalk Mall, Jl Pantai Kuta, Kuta, Bali
Senin (14/11/2016) hingga Jumat (18/11/2016).

Dalam rapat ini para anggota dari 46 negara berkumpul dan membahas perkembangan PEFC yang sangat pesat.

PEFC merupakan skema sertifikasi hutan terbesar  di dunia yang mendorong masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari yang sudah berdiri sejak 1999.

Jumlah anggota PEFC saat ini terus meningkat.

Meski menggunakan skema PEFC, dimana PEFC memiliki standar pengelolaan hutan secara keseluruhan yang harus diikuti semua negara, sertifikasi di masing-masing negara anggota disusun secara nasional oleh masing masing negara dan juga berdasarkan kebijakan di negara itu sendiri.

Sertifikasi Kehutanan Perkuat SVLK di Pasar Dunia

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo (Foto: istimewa)

 

INILAHCOM, Jakarta - Sertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) mendorong permintaan global terhadap produk hutan dan turunannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan, kehadiran skema IFCC/PEFC memberikan pilihan yg lebih luas bagi pemegang HTI (Hutan Tanaman Industri) untuk mendapat sertifikat voluntary selain skema FSC.

"Karena skema IFCC/PEFC voluntary, dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat dan mengisi peran Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Dan perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu di Jakarta, Jumat ().

Menurut dia, HTI akan menjadi tumpuan masa depan kehutanan, seiring dengan turunnya kemampuan pasokan hutan alam, oleh karena itu langkah utama APHI adalah mendorong implementasi roadmap pembangunan hutan produksi di lintas Kementrian dan lembaga.

Indroyono Soesilo: Sertifikasi IFCC/PEFC Perkuat SVLK di Pasar Global

ilustrasi

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta Sertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang meliputi sertifikasi hutan lestari dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat dan mengisi peran Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan kehadiran skema IFCC/PEFC memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemegang HTI untuk mendapat sertifikat voluntaryselain skema FSC.

"Karena skema IFCC/PEFC voluntary tentu perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Menurut Indroyono, HTI akan menjadi tumpuan masa depan kehutanan seiring dengan turunnya kemampuan pasokan hutan alam. Ia menegaskan langkah utama APHI adalah mendorong implementasi roadmap pembangunan hutan produksi di lintas kementrian dan lembaga.

Sub Kategori