JAKARTA- Sertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang meliputi sertifikasi hutan lestari dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat dan mengisi peran Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan, kehadiran skema IFCC/PEFC memberikan pilihan yg lebih luas bagi pemegang HTI untuk mendapat sertifikat voluntary selain skema FSC.

“Karena skema IFCC/PEFC voluntary, tentu perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Jumat (18/11).

Menurut Indroyono, HTI akan menjadi tumpuan masa depan kehutanan, seiring dengan turunnya kemampuan pasokan hutan alam. Langkah utama APHI adalah mendorong implementasi roadmap pembangunan hutan produksi di lintas Kementrian dan lembaga.

Sertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang meliputi sertifikasi hutan lestari dapat mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo di Jakarta, Jumat mengatakan, kehadiran skema IFCC/PEFC memberikan pilihan yg lebih luas bagi pemegang HTI (Hutan Tanaman Industri) untuk mendapat sertifikat voluntary selain skema FSC.

“Karena skema IFCC/PEFC voluntary, dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat dan mengisi peran Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Dan perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu.

Menurut dia, HTI akan menjadi tumpuan masa depan kehutanan, seiring dengan turunnya kemampuan pasokan hutan alam, oleh karena itu langkah utama APHI adalah mendorong implementasi roadmap pembangunan hutan produksi di lintas Kementrian dan lembaga.

INDUSTRY.co.id - Bali, Produk berlabel Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) akan memberi jaminan hutan lestari dan akses pasar global. Hal ini karena IFCC menginisiasi sistem sertifikasi global--Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)  yang merupakan sertifikat terbesar di dunia dalam pengelolaan hutan lestari.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum  IFCC Dradjad Hari Wibowo pada 21 Annual General Meeting di Hotel Sheraton, Kuta Bali belum lama ini. Dalam kegiatan itu juga Peter Latham terpilih sebagai Chairman baru PEFC.

Menurut Dradjad, untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, perlu sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak bisa menilai kemajuan dalam pencapaiannya. Sistem itu harus dibangun secara objektif, melalui kerjasama dan kebersamaan, serta tidak melibatkan kampanye negatif  dan berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan dari satu pihak ke pihak lain. 

“Karena itu, sertifikat IFCC yang diterbitkan secara  independen sejak tahun 2011 terus disempurnakan dengan melibatkan stakeholder yang mempunyai komitmen tinggi dalam pengelolaan hutan yang lestari untuk menjamin fungsi ekologi dan sosial hutan dapat tetap tetap terjaga,” kata Dradjad.

PEFC on Stakeholder Dialogue, Nov 17-18, 2016, in Sheraton Kuta Resort Bali 

Pertemuan Dialog berlangsung selama 2 hari diantara para pemangku kepentingan komunitas kehutanan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, pebisnis, dan pelaku-pelaku terkait lainnya dari berbagai negara, merumuskan dampak positif dari ‘sustainable landscape’ melalui program sertifikasi hutan (forest certification).

Mengusung tema Sustainable Landscape for Sustainable Livelihood, para peserta memberikan beragam isu dan tantangan yang dihadapi didalam upaya meningkatkan kehidupan sosial, terutama masyarakat yang menggantungkan ekonomi kehidupannya dari hutan.

Menarik dicermati di akhir sesi pertemuan, mengingatkan kembali agar sertifikasi hutan harus haruslah memberikan dampak positif kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupannya dari hutan. Disisi lain, dari beberapa contoh program yang diakui berhasil misalnya program di Serawak, Malaysia, dan pengelolaan konsesi hutan oleh pengusaha pulp & paper terhadap lingkungan, menunjukkan keberpihakan juga kepada masyarakat.

Selain dibutuhkan peranan pemerintah, kolaborasi dan sinergi berbagai pihak secara horisontal dari berbagai pihak terkait, sangatlah dibutuhkan peran aktifnya. Media berperan menyampaikan informasi yang berimbang sekaligus edukasi kepada masyarakat luas, baik pemahaman tentang produk kehutanan (seperti timber/kayu), juga produk-produk turunan non-timber lainnya (seperti percetakan, produk2 perkebunan, dll). Produk konsumen yang menggunakan bahan dasar (raw material) dari hutan, selayaknya juga menampilkan logo sertifikasi hutan sehingga masyarakat pun sadar bahwa produk yang digunakan tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan (sustainable forest).

Sumber berita: woodmag.co.id