Keberterimaan produk hasil hutan Indonesia seringkali dikaitkan dengan narasi greenwashing. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, celah greenwashing ini telah ditutup dengan regulasi yang menjamin keberlanjutan dan ketertelusuran produk. Akan tetapi, belum seluruh industri memenuhi regulasi. Laksmi merujuk pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di bawah kendali Kementerian Kehutanan (Kemenhut). “Di sisi lain, yang comply ke sistem itu juga persentasenya belum 100%,” kata Laksmi, dalam paparannya di seminar ‘Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global’, Jakarta, Selasa (25/11).