PEFC STAKEHOLDER DIALOGUE 2016: HOW CAN STAKEHOLDERS IN THE FORESTRY ECO-SYSTEM CO-EXIST IN HARMONY?

Addressing members of the press at the 2016 PEFC Stakeholder Dialogue in Bali (Nov 17 to 18), from left: Dr Sadanandan Nambiar (formerly from CSIRO); Ben Gunneberg, CEO and secretary general of PEFC International; Dr Terry Sunderland, principal scientist and team leader at CIFOR; Dr Dradjad Wibowo, chairman, IFCC.

Addressing members of the press at the 2016 PEFC Stakeholder Dialogue in Bali (Nov 17 to 18), from left: Dr Sadanandan Nambiar (formerly from CSIRO); Ben Gunneberg, CEO and secretary general of PEFC International; Dr Terry Sunderland, principal scientist and team leader at CIFOR; Dr Dradjad Wibowo, chairman, IFCC.

Have we been too narrow-minded, caring too much about the forest to be paying attention to what is happening outside? How do we have sustainable landscapes where people—governments, NGOs, local communities—who depend on it can engage one another in a way so that all our needs and expectations are met?

The 2016 PEFC Stakeholder Dialogue in Bali explores some of these issues in sustainable forestry and its relationship to mankind.

“What we are trying to achieve here is to bring people together to think about the challenges of having sustainable livelihoods in sustainable landscapes,” said Ben Gunneberg, CEO and secretary general of PEFC International.

Without doubt, one of the ways the panel agreed, was that land management and drivers of change can be achieved via connecting the dots between concept and practice. It means considering all land uses in a matrix where all stakeholders can exist in harmony. In fact, some well-intentioned conservation efforts have not necessarily produced positive outcomes for biodiversity and food and nutrition, Dr Terry Sunderland, principal scientist and team leader at CIFOR, remarked.

“We also need to consider the current model of economic growth that we have today. There is under-nourishment and food insecurity in many parts of the world perpetuated by the economic system we rely on,” Dr Sunderland said.

APP: Delapan Pemasok Kantongi Sertifikasi Kayu

Kuta (Antara Bali) - Perusahaan kertas, Asia Pulp and Paper (APP) menyatakan bahwa delapan pemasok kayu telah mengantongi sertifikat untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional menyangkut legalitas produk tersebut.

"Saat ini baru delapan pemasok yang sudah sertifikasi. Kami akan bertahap melakukan semuanya," kata Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engangement APP Dewi P Bramono ditemui dalam Dialog Pemangku Kepentingan pada PEFC Certification Week di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.

Menurut dia, delapan pemasok itu tersebar di beberapa kota di Tanah Air dari total 38 perusahaan pemasok dan anak perusahaan APP dengan total area hutan sekitar 2,6 juta hektare di Sumatera dan Kalimantan.

Ia menargetkan tahun 2020 semua pemasok atau anak perusahaan sudah mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar internasional atau PEFC "Programme for the Endorsement of Forest Certification" termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) yang sudah dikenal khususnya untuk pasar Eropa.

"Sertifikasi ini akan membantu membuka pasar baru dan menyatakan bahwa produk ini berkelanjutan," imbuhnya seraya menambahkan bahwa proses sertifikasi pihaknya juga melibatkan pendamping.

Sertifikasi Hutan IFCC Buka Akses Pasar Global

ilustrasi

JAKARTA (SenayanPost.Com) – Produk berlabel Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) akan memberi jaminan hutan lestari dan akses pasar global. Ini karena IFCC menginisiasi sistem sertifikasi global–Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang merupakan sertifikat terbesar di dunia dalam pengelolaan hutan lestari.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum IFCC Dradjad Hari Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2016).

Dradjad bilang, untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, perlu sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak bisa menilai kemajuan dalam pencapaiannya. Sistem itu harus dibangun secara objektif, melalui kerjasama dan kebersamaan, serta tidak melibatkan kampanye negatif dan berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan dari satu pihak ke pihak lain.

“Karena itu, sertifikat IFCC yang diterbitkan secara independen sejak tahun 2011 terus disempurnakan dengan melibatkan stakeholder yang mempunyai komitmen tinggi dalam pengelolaan hutan yang lestari untuk menjamin fungsi ekologi dan sosial hutan dapat tetap tetap terjaga,” kata Dradjad.

IFCC Kembangkan Sertifikasi Hutan Rakyat

(Kanan ke kiri),Ketua IFCC Dradjad Hari Wibowo,2 Vice Chairman PEFC Council Board Sheam Satkuru Ganzella,Chairman PEFC Peter Latham dan Sekjen PEFC Ben Gunnerberg usai konferensi pers Stakeholder Dialogue di Kuta Bali. (ANTARA FOTO/HO/Sidi/wdy/16)

 

Kuta (Antara Bali) - Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) mengembangkan sertifikasi untuk hutan yang dikelola masyarakat atau hutan rakyat agar produk mereka dapat diterima pasar internasional yang menerapkan verifikasi produk kayu.

"Saya pribadi tidak ingin organisasi IFCC ini hanya melayani grup besar, tetapi juga mengembangkan sertifikasi hutan rakyat, seperti hutan `agroforestry` di Bali," kata Ketua IFCC Dradjad Hari Wibowo ditemui pada dialog pemangku kepentingan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.

Menurut dia, selama ini baru ada 1,8 juta hektare lahan hutan di Indonesia yang dikelola oleh APP dan APRIL, dua perusahaan besar yang salah satunya mengembangkan bisnis kertas, memiliki sertifikasi.

IFCC, lanjut dia, akan mencari sumber dana untuk membiayai proses sertifikasi bagi hutan yang dikelola rakyat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya mengingat sertifikasi memerlukan dana yang tidak sedikit.

IFCC Dorong Pengelolaan Hutan Lestari dan Akses Pasar Global

Ketua Umum IFCC Dradjad Hari Wibowo (kanan) pada Stakeholder Dialogue di Hotel Sheraton, Kuta Bali yang akan berlangsung hingga Jumat (18/11)

 

KUTA- Produk berlabel Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) akan memberi jaminan hutan lestari dan akses pasar global. Hal ini karena IFCC menginisiasi sistem sertifikasi global--Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang merupakan sertifikat terbesar di dunia dalam pengelolaan hutan lestari.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum IFCC Dradjad Hari Wibowo pada Stakeholder Dialogue di Hotel Sheraton, Kuta Bali yang akan berlangsung hingga Jumat (18/11). Dalam kegiatan itu juga terpilih Peter Latham sebagai Chairman baru PEFC.

Menurut Dradjad, untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, perlu sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak bisa menilai kemajuan dalam pencapaiannya. Sistem itu harus dibangun secara objektif, melalui kerjasama dan kebersamaan, serta tidak melibatkan kampanye negatif dan berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan dari satu pihak ke pihak lain.

“Karena itu, sertifikat IFCC yang diterbitkan secara independen sejak tahun 2011 terus disempurnakan dengan melibatkan stakeholder yang mempunyai komitmen tinggi dalam pengelolaan hutan yang lestari untuk menjamin fungsi ekologi dan sosial hutan dapat tetap tetap terjaga,” kata Dradjad.