PEFC on Stakeholder Dialogue, Nov 17-18, 2016, in Sheraton Kuta Resort Bali

PEFC on Stakeholder Dialogue, Nov 17-18, 2016, in Sheraton Kuta Resort Bali

PEFC on Stakeholder Dialogue, Nov 17-18, 2016, in Sheraton Kuta Resort Bali 

Pertemuan Dialog berlangsung selama 2 hari diantara para pemangku kepentingan komunitas kehutanan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, pebisnis, dan pelaku-pelaku terkait lainnya dari berbagai negara, merumuskan dampak positif dari ‘sustainable landscape’ melalui program sertifikasi hutan (forest certification).

Mengusung tema Sustainable Landscape for Sustainable Livelihood, para peserta memberikan beragam isu dan tantangan yang dihadapi didalam upaya meningkatkan kehidupan sosial, terutama masyarakat yang menggantungkan ekonomi kehidupannya dari hutan.

Menarik dicermati di akhir sesi pertemuan, mengingatkan kembali agar sertifikasi hutan harus haruslah memberikan dampak positif kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupannya dari hutan. Disisi lain, dari beberapa contoh program yang diakui berhasil misalnya program di Serawak, Malaysia, dan pengelolaan konsesi hutan oleh pengusaha pulp & paper terhadap lingkungan, menunjukkan keberpihakan juga kepada masyarakat.

Selain dibutuhkan peranan pemerintah, kolaborasi dan sinergi berbagai pihak secara horisontal dari berbagai pihak terkait, sangatlah dibutuhkan peran aktifnya. Media berperan menyampaikan informasi yang berimbang sekaligus edukasi kepada masyarakat luas, baik pemahaman tentang produk kehutanan (seperti timber/kayu), juga produk-produk turunan non-timber lainnya (seperti percetakan, produk2 perkebunan, dll). Produk konsumen yang menggunakan bahan dasar (raw material) dari hutan, selayaknya juga menampilkan logo sertifikasi hutan sehingga masyarakat pun sadar bahwa produk yang digunakan tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan (sustainable forest).

Sumber berita: woodmag.co.id

Sertifikasi Perkuat Produk Hasil Hutan di Pasar Global

 ilustrasi

 

JAKARTA - Sertifikasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang meliputi sertifikasi hutan lestari dapat mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo di Jakarta, Jumat mengatakan, kehadiran skema IFCC/PEFC memberikan pilihan yg lebih luas bagi pemegang HTI (Hutan Tanaman Industri) untuk mendapat sertifikat voluntary selain skema FSC.

“Karena skema IFCC/PEFC voluntary, dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat dan mengisi peran Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Dan perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu.

Menurut dia, HTI akan menjadi tumpuan masa depan kehutanan, seiring dengan turunnya kemampuan pasokan hutan alam, oleh karena itu langkah utama APHI adalah mendorong implementasi roadmap pembangunan hutan produksi di lintas Kementrian dan lembaga.

Indonesian forestry certifcation boosts wooden products trade in global market

Jakarta (ANTARA News) - Indonesian Forestry Certifcation Cooperation (IFCC) and the Programme for the Endorsement of Forest Certifcation (PEFC), can strengthen the role of Timber Legality and Verifcation System (SVLK) to boost forest and derivatives products trade globally.

The IFCC/ PEFC, which includes forest certifcation and chain of custody in the forest industry, provides a wider selection for Industrial Plantation Forest players to obtain voluntary certifcates, Chairman of the Association of Indonesian Forests (APHI) Indroyono Susilo here on Friday said.

"For export-oriented industries, the implementation of IFCC scheme should be encouraged," Indroyono added.

The Industrial Plantation Forest will become a foundation for the future of forestry which is in line with the decline in supply capacity of natural forests, according to him.

Sertifikat IFCC Bisa Perkuat Sertifikat SVLK di Pasar Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan badan sertifikasi Forestry Certification Cooperation (IFCC) diharapkan dapat memperkuat keberadaan sertifikat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) di pasar global.

Sebab IFCC yang menggunakan skema Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dalam memberikan sertifikasi hutan lestari dan lacak balak di industri kehutanan dapat memperkuat peran SVLK dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunnya asal Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, Jumat (18/11).

Ia mengatakan, kehadiran skema IFCC memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk mendapat sertifikat voluntary (sukarela) selain skema FSC (Forest Stewardship Council).

Karena skema IFCC yang merupakan voluntary dengan skema PEFC, tentu perluasan penerapannya di Indonesia sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pemegang izin HTI. 
"Bagi industri yang berorientasi ekspor, skema ini perlu didorong penerapannya,” ujar Indoryono.

PEFC Dorong Indonesia Kembangkan Pasar Domestik Hasil Hutan Melalui Sertifikasi

Ketua PEFC, Peter Latham

 

TRIBUN-BALI.COM - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) mengadakan Annual General Meeting (AGM) di Hotel Sheraton, Beachwalk Mall, Jl Pantai Kuta, Kuta, Bali
Senin (14/11/2016) hingga Jumat (18/11/2016).

Dalam rapat ini para anggota dari 46 negara berkumpul dan membahas perkembangan PEFC yang sangat pesat.

PEFC merupakan skema sertifikasi hutan terbesar  di dunia yang mendorong masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari yang sudah berdiri sejak 1999.

Jumlah anggota PEFC saat ini terus meningkat.

Meski menggunakan skema PEFC, dimana PEFC memiliki standar pengelolaan hutan secara keseluruhan yang harus diikuti semua negara, sertifikasi di masing-masing negara anggota disusun secara nasional oleh masing masing negara dan juga berdasarkan kebijakan di negara itu sendiri.